MONIKA+
Halaman ini menampilkan FAQ MONIKA+.
Untuk kemudahan mendapatkan informasi, Anda bisa berinteraksi langsung dengan asisten virtual MONIKA+.
Chat MONIKA
Untuk kemudahan mendapatkan informasi, Anda bisa berinteraksi langsung dengan asisten virtual MONIKA+.
FAQ - Pertanyaan yang Sering Diajukan
Pusat Bantuan
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kumpulan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh advokat, masyarakat pencari keadilan, mahasiswa, dan stakeholder terkait layanan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
Advokat & SEPAKAT
Pendaftaran & Status Penyumpahan Advokat
Pendaftaran penyumpahan advokat dilakukan secara daring melalui aplikasi SEPAKAT (Sistem Pendaftaran Penyumpahan Advokat) pada menu SEPAKAT di MONIKA+. Langkah-langkahnya:
- Buka menu SEPAKAT di MONIKA+.
- Masuk (login) menggunakan akun Google (Gmail) Anda.
- Lengkapi formulir pendaftaran dan unggah berkas persyaratan.
- Kirim permohonan. Permohonan Anda akan diverifikasi oleh organisasi advokat Anda, kemudian oleh Pengadilan Tinggi NTB.
Setelah berkas Anda disetujui oleh organisasi advokat dan Pengadilan Tinggi (status Disetujui PT), Anda akan dijadwalkan untuk penyumpahan. Jadwal penyumpahan dikirim melalui WhatsApp dan email resmi. Anda dapat memantau status permohonan kapan saja melalui menu SEPAKAT.
Jika status permohonan Anda berubah menjadi Perlu Perbaikan, silakan masuk ke menu SEPAKAT dan buka detail permohonan Anda. Periksa catatan koreksi yang diberikan oleh verifikator (organisasi advokat atau PT NTB). Anda cukup memperbaiki atau mengunggah ulang dokumen yang diminta pada formulir permohonan yang sama, lalu kirim kembali tanpa perlu membuat permohonan baru dari awal.
Penyumpahan advokat dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi tempat Anda terdaftar atau berdomisili hukum sebagai advokat, berdasarkan keanggotaan organisasi advokat Anda. Untuk kepastian, silakan hubungi PTSP Pengadilan Tinggi NTB atau pengurus organisasi advokat Anda.
Buka menu Data Advokat di MONIKA+, cari nama Anda, lalu klik tombol Pengambilan BA Sumpah. Permohonan akan terkirim otomatis ke call center PTSP Pengadilan Tinggi NTB melalui WhatsApp.
Durasi proses bergantung pada kelengkapan berkas serta verifikasi organisasi advokat dan Pengadilan Tinggi. Pastikan berkas lengkap dan pantau status permohonan secara berkala pada menu SEPAKAT.
Perkara & Persidangan
Informasi, Riwayat, dan Upaya Hukum
Informasi perkara dapat dilihat pada menu Perkara PN–PK (perkara tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali), Perkara Eksekusi, dan Mediasi di MONIKA+. Gunakan kolom pencarian untuk mencari berdasarkan nomor perkara atau nama pihak.
Tidak. Seluruh permohonan upaya hukum (Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali) wajib didaftarkan melalui Pengadilan Negeri pengaju yang memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat pertama, atau diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Court bagi pihak yang menggunakan akun pengguna terdaftar/kuasa hukum. Berkas tidak diajukan langsung ke kantor Pengadilan Tinggi NTB atau Mahkamah Agung RI.
Taksiran panjar biaya perkara dihitung berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan tentang Panjar Biaya Perkara dan Radius Pemanggilan para pihak. Pada pendaftaran perkara online melalui e-Court, taksiran panjar akan tertera secara otomatis (e-SKUM).
Pembayaran panjar biaya perkara wajib disetorkan melalui Virtual Account (VA) Bank resmi yang tercantum pada SKUM atau loket bank resmi di PTSP Pengadilan. Aparatur peradilan dilarang keras menerima titipan pembayaran biaya perkara secara tunai tanpa tanda bukti SKUM dan slip setoran bank resmi.
Pembayaran panjar biaya perkara wajib disetorkan melalui Virtual Account (VA) Bank resmi yang tercantum pada SKUM atau loket bank resmi di PTSP Pengadilan. Aparatur peradilan dilarang keras menerima titipan pembayaran biaya perkara secara tunai tanpa tanda bukti SKUM dan slip setoran bank resmi.
Menu Live Streaming Sidang menampilkan tautan siaran langsung persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sewilayah NTB.
Salinan putusan resmi dapat diunduh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Informasi amar putusan dan riwayat minutasi juga dapat dipantau langsung pada menu perkara di MONIKA+.
e-Court adalah aplikasi terintegrasi Mahkamah Agung untuk pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran panjar (e-Payment), pemanggilan sidang (e-Summons), dan persidangan elektronik (e-Litigation).
e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah sistem pertukaran dokumen administrasi perkara pidana antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan rutan/lapas (seperti pelimpahan berkas, permohonan izin sita/geledah, izin besuk, dan perpanjangan penahanan).
e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah sistem pertukaran dokumen administrasi perkara pidana antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan rutan/lapas (seperti pelimpahan berkas, permohonan izin sita/geledah, izin besuk, dan perpanjangan penahanan).
Kinerja Perkara Banding & EVAKIP PT
Standar Waktu dan Evaluasi Penyelesaian Perkara Banding di PT NTB
EVAKIP (Evaluasi Kinerja Penyelesaian Perkara) adalah sistem monitoring dan evaluasi terpadu berbasis data SIPP yang menyajikan keterbukaan data kinerja penanganan perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi NTB. Seluruh indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding disajikan secara transparan, akurat, dan dapat dipantau oleh publik tanpa perlu login.
Berdasarkan regulasi Mahkamah Agung RI (SEMA No. 2 Tahun 2014) dan standar IKU Pengadilan Tingkat Banding:
- Penyelesaian Perkara Banding: maksimal 90 hari (3 bulan) terhitung sejak tanggal pendaftaran perkara di Pengadilan Tinggi sampai dengan perkara diminutasi.
- Pengiriman Salinan Putusan: maksimal 14 hari untuk perkara perdata dan 7 hari untuk perkara pidana/tipikor.
- Publikasi Direktori Putusan MA: putusan diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung segera setelah berkas diminutasi (1 hari kerja).
Berdasarkan standar penanganan perkara Mahkamah Agung, sebuah perkara banding dinyatakan tuntas apabila telah diminutasi (berkas perkara selesai dijahit, ditandatangani lengkap oleh Majelis Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti, serta diserahkan ke Meja Kepaniteraan Muda Hukum), bukan hanya berhenti pada saat pengucapan amar putusan di persidangan.
Layanan Hukum & Pengadilan
Surat Keterangan (eraterang), Mediasi, dan Eksekusi
Surat keterangan pengadilan diajukan secara online mandiri melalui aplikasi resmi Ditjen Badilum MA RI di eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id. Langkah-langkahnya:
- Daftar/masuk ke portal eraterang.
- Pilih jenis surat keterangan yang dibutuhkan (misal: Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana).
- Isi data diri dan unggah berkas persyaratan (KTP, SKCK terbaru, pas foto, dan surat permohonan).
- Cetak bukti pendaftaran, lalu bawa berkas asli ke loket PTSP Pengadilan Negeri setempat sesuai domisili KTP untuk verifikasi dan pengambilan surat keterangan fisik/asli.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, seluruh sengketa perdata gugatan wajib menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan didampingi Hakim Mediator atau Mediator Non-Hakim bersertifikat. Capaian dan status proses mediasi di seluruh Pengadilan Negeri se-NTB dapat dipantau langsung melalui menu Mediasi di MONIKA+.
Pemohon atau pihak terkait dapat memantau seluruh tahapan permohonan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) — mulai dari registrasi permohonan, pelaksanaan teguran (Aanmaning), penetapan sita eksekusi, hingga pelaksanaan eksekusi riil atau lelang — melalui menu Perkara Eksekusi di MONIKA+.
Mahasiswa & SIMPEL
Magang dan Penelitian
Melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Magang & Penelitian Elektronik) pada menu SIMPEL di MONIKA+. Langkah-langkahnya:
- Buka menu SIMPEL di MONIKA+.
- Masuk (login) dengan akun Google (Gmail).
- Isi formulir pengajuan, pilih universitas dan instansi tujuan.
- Unggah berkas persyaratan (surat pengantar kampus, proposal/KTP), lalu kirim.
Disarankan mengajukan permohonan minimal 7 hingga 14 hari kerja sebelum tanggal mulai pelaksanaan magang atau penelitian. Hal ini diperlukan untuk memberikan waktu verifikasi berkas oleh bagian Kepegawaian/Umum serta koordinasi penempatan ruangan/satker tujuan di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri terkait.
Ya. SIMPEL terbuka bagi mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia, selama memenuhi persyaratan dan melampirkan surat pengantar resmi dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
Setelah kegiatan magang atau penelitian selesai dan diverifikasi oleh pembimbing/mentor, sertifikat resmi dapat diunduh langsung melalui menu SIMPEL pada halaman status pengajuan Anda.
Integritas, Pengaduan, & Jam Layanan
Zona Integritas Menuju WBBM & Saluran Pengaduan
Mahkamah Agung RI menyediakan saluran pengaduan resmi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) pada alamat siwas.mahkamahagung.go.id. Selain itu, Anda dapat menyampaikan laporan secara langsung melalui Meja Pengaduan PTSP atau Call Center Resmi Pengadilan Tinggi NTB di WhatsApp 0899-9000-114.
Seluruh pengaduan ditangani secara profesional dengan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor (Whistleblowing System).
Seluruh pengaduan ditangani secara profesional dengan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor (Whistleblowing System).
Sama sekali TIDAK DIPUNGUT BIAYA (100% GRATIS). Pengadilan Tinggi NTB berkomitmen penuh membangun Zona Integritas dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Seluruh layanan publik di MONIKA+, konsultasi asisten virtual, pendaftaran SEPAKAT, dan pengajuan SIMPEL bebas dari pungutan liar, suap, maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun.
Jam operasional pelayanan tatap muka di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP):
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi NTB mencakup 6 satuan kerja Pengadilan Negeri tingkat pertama: PN Mataram, PN Praya, PN Selong, PN Sumbawa Besar, PN Dompu, dan PN Bima.
- Senin – Kamis: pukul 08.00 – 16.30 WITA
- Jumat: pukul 07.30 – 16.30 WITA
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi NTB mencakup 6 satuan kerja Pengadilan Negeri tingkat pertama: PN Mataram, PN Praya, PN Selong, PN Sumbawa Besar, PN Dompu, dan PN Bima.
Anggaran
Realisasi Anggaran Pengadilan
Menu Realisasi Anggaran di MONIKA+ menampilkan data realisasi anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sewilayah NTB, dan dapat diakses publik tanpa login.
Ya. Data realisasi anggaran merupakan informasi publik yang terbuka dan transparan yang dapat diakses masyarakat melalui MONIKA+ sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Inovasi
Inovasi Layanan Pengadilan
Menu Inovasi Pengadilan menampilkan rangkuman inovasi layanan terpadu di Pengadilan Tinggi NTB dan Pengadilan Negeri sewilayah NTB, seperti MONIKA+ (Pusat Monitoring dan Informasi Terpadu), SEPAKAT, SIMPEL, EVAKIP, dan inovasi pelayanan publik lainnya.
Mencari Informasi via Web & Web Chat AI
Panduan Penggunaan Website dan Fitur Suara
Bisa. MONIKA+ menyediakan fitur Web Chat AI langsung di peramban web pada menu Chat (`/chat`). Anda dapat bertanya seputar perkara, jadwal, regulasi, maupun layanan PTSP baik dengan mengetik pesan teks maupun menggunakan perintah suara (Voice Chat / Mikrofon) secara interaktif, dan asisten virtual akan menjawab secara audio.
Tidak. Seluruh data publik (perkara, advokat, anggaran, kinerja, EVAKIP, mediasi, eksekusi, dan inovasi) dapat diakses tanpa login. Login hanya diperlukan untuk layanan pendaftaran permohonan (SEPAKAT dan SIMPEL) serta pengguna internal peradilan.
Buka menu Data Advokat, gunakan kolom pencarian untuk mencari berdasarkan nama atau organisasi advokat, lalu klik untuk melihat detail status penyumpahan.
Buka menu Perkara PN–PK, ketik nama pihak pada kolom pencarian, lalu klik baris hasil untuk melihat detail riwayat perkara.
Mencari Informasi via WhatsApp Bot MONIKA
Asisten Virtual WhatsApp
Simpan nomor WhatsApp Bot MONIKA (0899-9000-441), kirim pesan halo, dan bot akan membalas secara otomatis. Anda dapat menanyakan informasi dengan bahasa sehari-hari.
Bot MONIKA dapat menjawab pertanyaan seputar statistik perkara (banding, kasasi, PK, mediasi, eksekusi), data advokat, riwayat perkara, dan jadwal penyumpahan advokat.
Informasi perkara mencakup seluruh perkara di seluruh wilayah NTB — dari Pengadilan Negeri Mataram sampai Pengadilan Negeri Bima — mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), hingga eksekusi.
Bot MONIKA juga telah dilengkapi fitur kecerdasan buatan (AI), sehingga Anda dapat bertanya dan berdiskusi secara natural layaknya ngobrol dengan manusia.
Informasi perkara mencakup seluruh perkara di seluruh wilayah NTB — dari Pengadilan Negeri Mataram sampai Pengadilan Negeri Bima — mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), hingga eksekusi.
Bot MONIKA juga telah dilengkapi fitur kecerdasan buatan (AI), sehingga Anda dapat bertanya dan berdiskusi secara natural layaknya ngobrol dengan manusia.
Tidak. Layanan WhatsApp Bot MONIKA gratis untuk seluruh masyarakat.
Tidak ditemukan.
Coba kata kunci lain, atau hubungi kami melalui WhatsApp di bawah ini.